BANK, KREDIT DAN UKM

Membeli rumah dengan KPR Bank

2011-10-17T23:44:00.003+08:00

Sudahkah anda memiliki rumah? masih mengontrak? atau masih tinggal dengan orang tua atau mertua? Sebenarnya sah-sah saja kalau anda belum memiliki rumah idaman. Nasib anda tidaklah terhitung malang, karena jutaan orang masih banyak yang belum mempunyai rumah atau memikirkan untuk berani memiliki rumah. Wajar saja harga rumah memang masih mahal, sedangkan gaji kita hanya cukup untuk makan saja plus kebutuhan standar lainnya. Lalu bagaimana solusinya?

Membeli rumah dengan KPR ! Kredit Kepemilikan Rumah. Semudah itukah solusinya? tentunya tidak. Mengapa? Karena sebelum kita memutuskan untuk membeli rumah dengan fasilitas KPR Bank, kita perlu mengkalkulasikan biaya apa saja yang harus dipersiapkan, selain kemampuan angsuran bulanan yang sudah kita perhitungkan terlebih dahulu.

Berikut beberapa hal yang perlu kita persiapkan :

Uang Tanda Jadi, biasanya bila kita akan membeli rumah lewat pengembang kita diminta untuk menyerahkan uang tanda jadi sebagai bukti kita telah memesan. Uang tersebut sebagai bukti keseriusan kita akan komit segera membayarkan uang muka rumah sesuai yang dipersyaratkan pengembang. Uang Tanda Jadi berpotensi hangus atau hilang bila waktu yang dipersyaratkan untuk menyerahkan Uang Muka rumah tidak kita realisasikan sesuai kesepakatan dengan pengembang.
Uang Muka (Down Payment /DP), uang muka ini biasanya dipersyaratkan oleh pihak pengembang. Besaran uang muka ini besarannya sangat relatif, namun umumnya antara 10% sampai 20%. Artinya Bank nantinya akan memberikan nilai kreditnya sebesar kekurangannya atau 90% dari harga jual rumah.
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Sesuai dengan pasala 5 UU Nomor 21/1997, tarif pajak BPHTB adalah 5% dari nilai perolehan objek kena pajak (NPOKP). NPOKP adalah nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP) dikurangi dengan nilai Perolehan Tidak Kena Pajak (NPOPTKP).
Akta Jual Beli (AJB). AJB diperlukan ketika proses mengurus Sertifikat. AJB merupakan bukti autentik secara hukum bahwa kita telah membeli tanah atau bangunan secara lunas.
Bea Balik Nama (BBN). Biaya ini untuk proses balik nama sertifikat properti dari penjual ke pembeli. Untuk rumah yang dibeli dari pengembang, BBN biasanya sudah diurus oleh pengembang dan kita tinggal membayarnya saja.
Provisi. Saat membeli rumah dengan KPR, kita akan dikenai biaya provisi oleh Bank. Biasanya sekitar 1% namun terkadang tergantung ketentuan bank tersebut.
Asuransi. Selama belum lunas, rumah dengan kata lain masih menjadi milik bank. Untuk itu bank ingin rumahnya aman dari kebakaran dan bank ingin angsuran kita tetap lancar. Untuk itu Asuransi Kebakaran dan Asuransi Kredit Jiwa wajib kita siapkan biaya preminya.
Akta Pemebrian Hak Tanggungan (APHT). Akta ini adalah pemasangan sementara kepemilikan bank atas nama kepemilikan properti kita. APHT akan berakhir ketika kita telah memohon kepada Badan Pertanahan Negara, untuk melepaskan kepemilikan Bank sehubungan dengan telah lunasnya hutang kita terhadap bank. Surat Bukti Lunas dan Surat Roya, merupakan dokumen yang kita bawa ke BPN bila kita akan melepaskan APHT.
Biaya Materai, biaya administrasi dan biaya pijat hehehe...

Demikian saudara-saudara. Silahkan berhitung. Sudah bisakah kita melangkah ke Bank? KPR oh KPR....

NB : Kalau tidak salah BNI Syariah, pada saat tulisan ini ditulis mereka sedang promo KPR. Uang Muka 10%, angsuran tetap, tanpa biaya provisi, biaya administrasi dan biaya taksasi. Promo sampai akhir tahun begitu katanya.

Kredit Usaha Rakyat Bank Syariah Mandiri

2011-09-29T05:25:00.001+08:00

Skim Kredit Usaha Rakyat PT. BANKSYARIAH MANDIRI

I. KREDIT MIKRO MELALUI WARUNGMIKRO

A. JENIS/TUJUAN PENGGUNAANKREDIT :

Modal Kerja dan Investasi

B. POLA/FASILITAS :

Penjaminan dari Lembaga Penjamin dengan premi/imbalan jasapenjaminan (UP) dibayarkan oleh pemerintah dengan menggunakan dana APBN

C. KRITERIADAN PERSYARATAN CALON DEBITUR :

1. Tidak sedang menerima kreditatau pembiayaan modal kerja atau investasi dari perbankan maupun programpemerintah yang dibuktikan dengan SID Bank Indonesia

2. Dapat sedang menerimakredit/pembiayaan konsumtif (Kredit Pemilikan Rumah, Kredit Pemilikan KendaraanBermotor, Kartu Kredit dan Kredit Konsumtif lainnya)

D. PLAFOND :

Maksimum Rp.20 juta

E. JANGKA WAKTU :

l Modal Kerja : maks. 3 tahun, dapat diperpanjang maks.6 tahun

l Investasi : maks. 5 tahun, dapatdiperpanjang maks. 10 tahun

F. MARGIN/BAGI HASIL :

Equivalen atau setara dengan margin 22% efektif p.a.

G. SEKTOR :

Semua sektor industri yang tidak bertentangan denganprinsip syariah dan rating sektor ekonomi pembiayaan BSM

H. DENDA/PENALTY :

0.000695 x jumlah tunggakan kewajiban x jumlah hariketerlambatan

I. BIAYA-BIAYA :

1. Biayaadministrasi 1% dari pembiayaan

2. Biayamaterai

3. BiayaNotaris

J. NILAI PENJAMINAN :

1. 80%dari plafond pembiayaan untuk sektor hulu pertanian, kelautan dan perikanan,kehutanan, industri kecil dan TKI

2. 70%dari plafond pembiayaan untuk sector lainnya (untuk sisa agunan sesuaiketentuan BSM)

K. ASURANSI JIWA :

Diwajibkan

II.KUR BARAKAH

A. JENIS/TUJUAN PENGGUNAAN :

Untuk pembiayaan investasi dan/atau modal kerja pada sektorpertanian, industri, perdagangan, jasa, perikanan dan sektor lainnya

B. POLA/FASILITAS :

Penjaminan dari lembaga penjamin dengan premi/imbalan jasapenjaminan (UP) dibayarkan oleh pemerintah dengan menggunakan dana APBN

C. KRITERIA DAN PERSYARATANCALON DEBITUR :

1. Tidaksedang menerima kredit atau pembiayaan modal kerja atau investasi dariperbankan maupun program pemerintah yang dibuktikan dengan SID Bank Indonesia

2. Dapatsedang menerima kredit/pembiayaan konsumtif (Kredit Pemilikan Rumah, KreditPemilikan Kendaraan Bermotor, Kartu Kredit dan kredit konsumtif lainnya)

3. Pembiayaandiberikan berdasarkan norma-norma pembiayaan yang sehat dan berlaku umum

4. Pembiayaanyang diberikan sesuai dengan sistem, prosedur dan syarat-syarat umum pemberian,pengelolaan serta pengawasan pembiayaan yang berlaku pada penerima jaminan

D. PLAFOND :

Maksimum Rp.500 juta

E. JANGKA WAKTU :

l Modal Kerja : maksimal 3 tahun

l Investasi : maksimal 5 tahun

F. MARGIN/BAGI HASIL :

Equivalen atau setara dengan margin 14% efektif p.a.

G. SEKTOR :

Semua sektor industri yang tidak bertentangan denganprinsip syariah dan rating sektor ekonomi pembiayaan BSM

H. DENDA/PENALTY :

0.000695 x jumlah tunggakan kewajiban x jumlah hari keterlambatan

I. BIAYA-BIAYA :

1. Biayaadministrasi 1% dari pembiayaan

2. Biayamaterai

3. Biayanotaries

J. NILAI PENJAMINAN :

70%dari plafond pembiayaan.

Kredit Usaha Rakyat Bank Bukopin

2011-09-29T05:21:00.001+08:00

Skim Kredit Usaha Rakyat PT. BANK BUKOPIN TBK.

A. JENIS/TUJUANPENGGUNAAN :

Kredit/pembiayaanyang diberikan kepada UMKMK yang memiliki usaha layak dibiayai untuk ModalKerja atau Investasi di sektor usaha produktif, menghasilkan barang dan ataujasa yang memberikan nilai tambah dan meningkatkan pendapatan bagi pelakuusaha.

B. KRITERIA PENERIMA:

UsahaMikro

UsahaKecil, Menengah dan Koperasi

Kelompokdan atau Gabungan Kelompok Usaha Mikro

Kelompokdan atau Gabungan Kelompok Usaha Kecil

C. PERSYARATAN :

1. Bentuk usaha : peroranganatau Badan Usaha atau Badan Hukum

2. Usaha telah berjalan lebihdari 2 tahun

3. Menyerahkan fotokopiidentitas pribadi (KTP, KK atau sejenisnya), fotokopi perijinan dan legalitasusaha sesuai dengan jenis/bidang usaha (antara lain NPWP, SIUP, TDP danperijinan/legalitas lainnya)

4. Mempunyai tempat usaha(milik sendiri atau sewa atau sejenisnya) disertai dengan fotokopi dokumennya

5. Menyerahkan fotokopirekening (tabungan atau giro) minimal 6 bulan terakhir dan bersedia membukarekening (tabungan dan giro) pada Bank Bukopin

6. Tidak sedang menikmatikredit/pembiayaan dari perbankan lainnya

7. Memenuhi ketentuan dankelengkapan administrasi lainnya.

D. PLAFOND :

KURRitel : Plafond Rp.5 jutas.d. Rp.500 juta sesuai dengan ketentuan dan analisa kelayakan dari bank

KURMikro : Plafond s.d. Rp.5 juta

E. SETTING (BENTUK)KREDIT :

Settingkredit dalam bentuk aflopen/installment/angsuran sesuai dengan analisakelayakan dari bank dan sesuai dengan kemampuan (cashflow) dari calon debitur

F. JANGKA WAKTU :

KreditModal Kerja : maks. 3 tahundan tidak dapat diperpanjang

KreditInvestasi : maks. 5 tahun dan tidakdapat diperpanjang.

G.AGUNAN :

Penjaminandari PT. ASKRINDO/PERUM JAMKRINDO dengan maksimal sebesar 70% dari plafond KUR

Agunanmilik UMKMK dapat berupa usaha yang dibiayai dan atau hak kebendaan lainnyaseperti : kendaraan (mobil), fixed asset (tanah dan atau bangunan atau kiosatau ruko atau apartemen atau sejenisnya) kendaraan sesuai dengan ketentuanyang berlaku pada bank

H. SUKU BUNGA :

Sukubunga yang diberikan untuk KUR RITEL maksimal 14% efektif per tahun dan KURMIKRO maksimal 22% efektif per tahun.

I. BIAYA-BIAYA :

Provisi1% dari plafond per jangka waktu

Administrasi1‰ dari plafond fasilitaskredit

Asuransiberdasarkan jaminan yang diagunkan ke Bank Bukopin

PengikatanNotaris atau pengikatan intern Bank Bukopin sesuai dengan ketentuan yangberlaku pada Bank Bukopin

Kredit Usaha Rakyat Bank Mandiri

2011-09-29T05:19:00.001+08:00

Skim Kredit Usaha Rakyat PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK.

A. KRITERIA PENERIMA KUR :

UMKM dan koperasi yang feasiblenamun belum bankable :

Tidaksedang menerima kredit/pembiayaan dari perbankan (kecuali kredit konsumtifdangan kolektibilitas lancar) dan atau

Tidaksedang menerima kredit program dari pemerintah

Yang dibuktikan dengan hasilSID Bank Indonesia.

ü Khusus untuk KUR Mikro tidakperlu dibuktikan dengan SID BI.

B. SEGMEN KUR :

1. KUR Mikro :

Yaitu kredit/pembiayaan limit maksimal Rp.5 juta kepadasetiap calon debitur baik langsung (direct)dan tidak langsung (linkage).

2. KUR Retail :

Yaitukredit/pembiayaan limit diatas Rp.5 juta sampai dengan maksimal Rp.500 jutakepada setiap calon debitur baik langsung (direct)dan tidak langsung (linkage).

C. POLA PENYALURAN :

PolaLangsung : KUR diberikan Bank kepada UMKMK secara langsung dengan limit sesuaisegmen KUR

PolaTidak Langsung (Linkage) :

1. Pola Linkage Executing :

§ KUR diberikan Bank kepadaLembaga Linkage untuk diteruskan ke UMKMK.

§ Kewajiban pengembaliankredit merupakan tanggung jawab lembaga linkage

§ Limit maksimal per lembagalinkage Rp.1 milyar

§ Limit maksimal per end userRp.100 juta

2. Pola Linkage Channeling :

§ KUR diberikan Bank kepadaUMKMK melalui lembaga linkage

§ Kewajiban pengembaliankredit merupakan tanggung jawab debitur UMKMK

§ Limit maksimal per lembagalinkage sesuai daftar nominative end user

§ Limit maksimal per end userRp.500 juta.

Atas penyaluran linkage,lembaga linkage berhak memperoleh fee yang besarnya sesuai kesepakatan UnitBisnis dengan Lembaga Linkage.

D. FITUR KUR RETAIL

FITUR	KREDIT MODAL KERJA	KREDIT INVESTASI
Tujuan kredit	Memenuhi kebutuhan modal kerja usaha dengan tujuan produktif	Untuk pembiayaan investasi usaha dengan tujuan produktif
Limit kredit	1. KUR individual Diatas Rp.5 juta s.d. maksimal Rp.500 juta 2. KUR linkage : · Pola executing : maksimal Rp.1 milyar per lembaga linkage dan maksimal Rp.100 juta untuk end user · Pola channeling : limit per lembaga linkage sesuai dengan daftar nominative calon debitur yang diajukan oleh lembaga linkage dengan limit diatas Rp.5 juta s.d. maksimal limit Rp.500 juta per debitur. Untuk limit kredit maksimal Rp.5 juta per debitur berlaku ketentuan KUR mikro.
Sifat kredit	Revolving dan non revolving	Non revolving
Jangka waktu & restrukturisasi	1.Revolving Maksimal 1 tahun dan dapat diperpanjang 2.Non Revolving Maksimal 3 tahun	Jangka waktu maksimum 5 tahun termasuk grace period
	Untuk keperluan perpanjangan, suplesi dan restrukturisasi, maka jangka waktu dapat diperpanjang menjadi maksimal 6 tahun terhitung sejak tangal perjanjian kredit awal.	Untuk keperluan restrukturisasi, maka jangka waktu dapat diperpanjang menjadi maksimal 10 tahun terhitung sejak tanggal perjanjian kredit awal
	Ketentuan tambahan limit kredit dan jangka waktu kredit : Debitur dapat memperoleh perpanjangan jangka waktu kredit maupun tambahan limit kredit tanpa menunggu pinjaman ybs dilunasi dengan sayarat : 1. Debitur masih belum bankable 2. Ketentuan limit : - Untuk KUR retail total limit tidak melebihi Rp.500 juta - Untuk KUR melalui lembaga linkage pola executing total limit tidak melebihi Rp.1 milyar
	Restrukturisasi : Debitur bermasalah dimungkinkan di restrukturisasi sesuai ketentuan berlaku di bank dengan ketentuan : · Tidak diperbolehkan menambah plafond pinjaman KUR · Ketentuan lainnya sesuai dengan ketentuan KUR retail · Untuk KUR yang direstrukturisasi tidak menggugurkan hak klaim dari bank kepada perusahaan penjamin
Suku bunga	Maksimal 14% p.a efektif floating Suku bunga maksimal dapat ditetapkan lain oleh Departemen Keuangan atas rekomendasi komite kebijakan
Agunan	1. Obyek yang dibiayai 2. Tambahan agunan fixed asset minimal sebesar 30% dari limit kredit	1. Obyek yang dibiayai
Pengikatan Agunan	· Tanah dan bangunan yang sudah bersertifikat seperti SHM/SHGB dengan limit kredit diatas Rp.50 juta diikat Hak Tanggungan · Tanah dan bangunan yang sudah bersertifikat seperti SHM/SHGB dengan limit kredit sampai dengan Rp.50 juta disyaratkan pembuatan SKMHT · Khusus pola linkage dengan limit kredit per end user s.d. Rp.50 juta dengan kondisi tanah yang belum bersertifikat anatar lain Surat Girik, AKte Hibah, Petok D, Letter C disyaratkan Surat Kuasa Menjual yang harus diperbaharui setiap dilakukan perpanjangan fasilitas kredit · Agunan lainnya diikat sesuai ketentuan
Penilaian Agunan	Dilakukan oleh Credit Operations atau perusahaan appraisal rekanan Bank dengan biaya atas beban calon debitur Penilaian yang dilakukan oleh perusahaan appraisal rekanan bank dan direview oleh credit operation bank sesuai dengan ketentuan yang berlaku
Penjaminan Kredit	Maksimal 70% dari limit kredit ditutup melalui lembaga penjamin kredit PT. Askrindo atau Perum Jamkrindo dengan imbal jasa penjaminan beban pemerintah
Asuransi Agunan	Agunan yang insurable wajib ditutup asuransi rekanan bank dengan syarat banker’s clause
Keputusan kredit	Diputus oleh Business Unit sesuai SPK segmen Small Business melalui ILP dengan mempertimbangkan pemenuhan Risk Acceptance Criteria (RAC) dan ketentuan KUR mandiri.

E. PERSYARATANDOKUMEN POLA INDIVIDU

JENIS DOKUMEN	PERORANGAN	BADAN USAHA
JENIS DOKUMEN	PERORANGAN	BERBADAN HUKUM	NON BADAN HUKUM
Aplikasi kredit	√	√	√
Fotokopi KTP suami/istri yang masih berlaku	√
Fotokopi surat nikah untuk yang sudah menikah	√
Fotokopi Kartu Keluarga	√
Fotokopi KTP Direksi/Komisaris yang masih berlaku		√	√
Fotokopi akte pendirian perusahaan, tanda bukti pengesahan pendaftaran dan pengumuman dari instansi yang berwenang		√	√
Foto pemohon ukuran 4 x 6	√	√	√
NPWP perusahaan/pribadi	√	√	√
TDP & SIUP		√	√
Bukti kepemilikan asset yang akan dijaminkan	√	√	√
Fotokopi rekening giro dan atau tabungan 6 bulan terakhir (bila ada)	√	√	√
IMB dan bukti setoran pembayaran PBB	√	√	√

F. PERSYARATANDOKUMEN POLA LINKAGE-KOPERASI

JENIS DOKUMEN	NON KOPKAR
JENIS DOKUMEN	ANGGOTA	KOPERASI
Untuk anggota koperasi
PKS dengan koperasi dan atau perusahaan inti telah ditandatangani	√
Surat penjaminan dari perusahaan inti dan atau koperasi telah diserahkan	√
Telah menyerahkan pernyataan dari koperasi kepada bank (Standing instruction) untuk mendebet rekening koperasi setiap bulan untuk angsuran (pokok dan bunga) anggota kopperasi kepada bank	√
Telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam perjanjian kredit (PK) dan Surat Penawaran Pemberian Kredit (SPPK)	√
Telah menandatangani Perjanjian Kredit	√
Telah memenuhi persyaratan lain yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang memutus kredit	√
Untuk Koperasi
Menyerahkan RAT terakhir		√
PKS antara koperasi dengan perusahaan inti telah ditandatangani (apabila ada penjaminan)		√
Koperasi telah menandatangani Perjanjian Kredit (PK) dan Surat Penawaran Pemberian Kredit (SPPK)		√
Koperasi telah membuka rekening di Bank Mandiri untuk aktivitas transaksi usahanya		√
Telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam PK dan SPPK		√
Telah menandatangani PK		√
Telah memenuhi persyaratan lain yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang memutus kredit		√

G.PERSYARATANDOKUMEN POLA LINKAGE-KELOMPOK TANI

JENIS DOKUMEN	PERORANGAN	KELOMPOK TANI
Copy KTP/Identitas pemohon & suami/istri	√
Copy surat nikah/cerai	√
Copy Kartu Keluarga	√
Photo 4 x 6	√
Rencana Difinitif Kebutuhan Individu (RDKI)/Rencana Difinaitif Kelompok(RDK)	√
Copy dokumen kepemilikan agunan	√
Aturan Kelompok		√
Susunan Pengurus		√
Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK)		√
Copy KTP/Identitas pengurus		√

H. KETENTUAN PENJAMINAN (SESUAISOP)

1. Syarat Klaim :

Klaim dapat diajukan kepada perusahaan penjamin setelah :

Perjanijankredit jatuh tempo dan debitur KUR tidak melunasi kewajiban pengembalianpinjaman atau

KURdalam kolektibilitas 4 (diragukan) sesuai ketentuan BI atau

KeadaanInsolvent :

· Debiturdinyatakan pailit oleh pengadilan yang berwenang

· Debiturdikenakan likuidasi berdasarkan keputusan pengadilan yang berwenang dan untukitu telah ditunjuk likuidator

· Debiturdiletakkan dibawah pengampuan

2. Besarnya klaim

Klaim penjaminan yang dapat diajukan oleh bank sebesar 70%x (sisa pokok + bunga + denda) dengan setinggi-tingginya sebesar 70% x plafondKUR

3. Resiko kerugian debitur KURyang tidak dijamin :

Bencanaalam nasional (atau wabah penyakit menular pada manusia/hewan berkuku/unggas)yang ditetapkan pleh pemerintah pusat

Reaksinuklir, sentuhan radioaktif, radiasi rekasi inti atom yang langsungmengakibatkan kegagalan usaha debitur untuk melunasi KUR tanpa memandangbagaimana dan dimana terjadinya

Peperanganbaik dinyatakan maupun tidak atau sebagian wilayah Indonesia dinyatakan dalamkeadaan bahaya atau dalam keadaan darurat perang

Huruhara yang berkaitan dengan gerakan atau kerusuhan politik yang secara langsungmengakibatkan kegagalan debitur wan prestasi

Kecuali ditetapkan lain oleh KomiteKebijakan.

4. Subrogasi

Klaimyang telah dibayar oleh perusahaan penjamin kepada bank tidak membebaskandebitur dari kewajibannya untuk melunasi kredit/pembiayaan

Dalamhal perusahaan penjamin telah membayar klaim kepada bank maka hak tagih danhasil penjualan agunan beralih menjadi hak subrogasi yang dibagi secaraproporsional antara perusahaan penjamin dan bank

Berdasarkanpertimbangan dan untuk kepentingan debitur KUR, anatara lain dalam halpemenuhan agunan tambahan, maka Depaartemen Keuangan melalui Peraturan MenteriKeuangan dapat mengatur kembali mengenai ketentuan dan pelaksanaan subrogasitersebut di atas

5. Pelaksanaan pembayaran klaim

Apabilaterjadi tuntutan klaim dari bank dan persyaratan klaim telah terpenuhi untukdibayar sedangkan lembaga penjamin kredit belum menerima imbal jasa penjaminandari pemerintah maka lembaga penjamin harus melakukan pembayaran atas tuntutanklaim tersebut

Secarakeseluruhan pembayaran klaim maksimum yang dapat dilakukan oleh lembagapenjamin adalah sebesar maksimum dana penyertaan modal Negara (PMN) yangditempatkan pada lembaga penjamin ditambah hasil investasi dari modal PMN danimbalan jasa penjamin setelah dikurangi biaya operasional.

Kredit Usaha Rakyat Bank BTN

2011-09-29T05:16:00.001+08:00

Skim Kredit Usaha Rakyat PT. BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK.

A. JENIS/TUJUANPENGGUNAAN :

Kredit Modal Kerja dan/atau Investasi bagi pemohon/calondebitur yang menjalankan usaha produktif dalam kategori UMKM yang berbentukpeorangan, badan usaha dan koperasi.

B. KRITERIAPENERIMA :

Usaha produktif dalamkategori UMKM pada sektor ekonomi perindustrian, perdagangan dan jasa yang dinilailayak untuk dibiayai Bank, diutamakan industri perumahan (kredit konstruksiperumahan) dan terkait sektor perumahan (kredit pendukung perumahan sepertigalian pasir dan batu, kayu komponen rumah, penutup atap, komponen lantai &dinding, cat dan produk komplemennya, peralatan rumah tangga, furniture sertayang memproduksi dan atau memperdagangkan komponen pembentuk rumah lainnya)

Bukan merupakan usaha-usahayang dilarang oleh ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku dan tidakterdapat informasi yang bersifat negatif

UMKM yang sudah berjalanminimal 1 tahun serta memerlukan pengembangan atau peningkatan usaha danmempunyai prospek yang baik untuk dikembangkan

Usaha dalam kategori feasible not bankable

C. PERSYARATANDAN KETENTUAN :

Usaha Mikro, Usaha Kecil danMenengah perorangan :

Surat permohonan KUR yangditandatangani pemohon dan istri/suami pemohon (apabila telah menikah)

Menyerahkan dokumenpendukung :

- KTPdan KK

- SuratNikah (bila telah menikah)

- Perizinan Usaha (misal :surat izin dari Dinas Pasar bila usahanya di pasar, surat keterangan minimalKetua RT/RW untuk lokasi usaha di lingkungan pemukiman dan sejenisnya)

- Legalitas tempat usaha (bilaada), misal : bukti hak atas tanah, perjanjian sewa atau lainnya

- Rincian peruntukan kredit

- Agunan (jika ada disyaratkanbank)

- NPWP (untuk kredit >Rp.100 juta)

Usaha Kecil dan Menengahyang berbadan usaha dan koperasi :

Surat permohonan KUR yangditandatangani Direksi atau ketua badan usaha

Menyerahkan dokumenpendukung :

- Aktependirian perusahaan sampai dengan perubahan terakhir

- NPWP

- Perijinan usaha sesuaibidang usaha seperti SIUP, TDP dan sejenisnya atau sekurang-kurangnya memenuhi kriteriaperizinan usaha mikro

- Legalitas tempat usaha(misal : bukti hak atas tanah, IMB, perjanjian sewa atau lainnya)

- Laporan Keuangan terakhiratau minimal catatan keuangan usaha sebagaimana persyaratan untuk Usaha Kecildan Menengah perorangan

- Rincian peruntukan kredit

- Agunan (jika ada disyaratkanbank)

D. PLAFOND :

Sampaidengan Rp.500 juta.

Maksimalpembiayaan tidak melampaui 80% dari kebutuhan modal kerja untuk KUR Modal Kerjadan tidak melampaui 70% dari total biaya investasi untuk KUR Investasi.

E. SIFAT KREDIT :

Non revolving (adplofend atau bertahap)

F. JANGKA WAKTU :

KURKMK :s.d. 3 tahun

KURKI :s.d. 5 tahun dan dimungkinkan graceperiod pokok/bunga.

G. BUNGA :

Maksimum 14% per tahun (efektif) – adjustable rate

H. AGUNAN :

Agunanpokok adalah proyek/usaha yang dibiayai oleh bank

Bankdapat meminta agunan tambahan sesuai pertimbangan bank

I. BIAYA :

BiayaProvisi 1%

Biayanotaris/PPAT/Legal fee

Biayaadministrasi penjaminan 0,1‰dari plafondkredit dan bea materai sesuai ketentuan.

DOKUMEN	USAHA MIKRO	UMKM PERORANGAN	UMKM BERBADAN USAHA
Menyerahkan surat permohonan yang ditandatangani pemohon dan istri/suami pemohon (apabila telah menikah)	√	√
Menyerahkan surat permohonan yang ditandatangani oleh Direksi atau Ketua Badan Usaha			√
Akte pendirian usaha sampai dengan perubahan terakhir			√
KK dan KTP	√	√
Surat Nikah (apabila telah menikah)	√	√
NPWP		√	√
Perijinan usaha sesuai bidang usaha seperti SIUP, TDP dan sejenisnya atau sekurang-kurangnya memenuhi perizinan usaha mikro		√	√
Perijinan usaha dari dinas pasar bila usahanya dipasar	√
Surat keterangan Ketua RT/RW untuk lokasi usaha di lingkungan pemukiman	√
Legalitas tempat usaha bila ada, misalnya bukti atas tanah, IMB, perjanjian sewa atau lainnya		√	√
Laporan keuangan terakhir atau minimal catatan keuangan usaha sebagaimana persyaratan untuk Usaha Kecil dan Menengah Perorangan			√
Rincian peruntukan kredit	√	√	√
Catatan keuangan usaha berupa kwitansi, faktur, bon pembukuan, Rekening Koran dan sejenisnya		√
Pemohon belum pernah mendapatkan fasilitas kredit darii bank	√	√	√

Kredit Usaha Rakyat BNI

2011-09-29T05:10:00.001+08:00

Skim Kredit Usaha Rakyat Bank BNI

A. TUJUAN PENGGUNAAN :

Usaha produktif yang tidak bertentangan dengan undang-undang yang berlaku

B. JENIS KREDIT :
1. KMK Aflopend
2. KMK Transaksional
3. Kredit Investasi

C. SIFAT/BENTUK KREDIT :
1. KMK Aflopend Annuitas
2. KMK Clean Up System
3. KI Efektif Menurun

D.   SUKU BUNGA :
1. KUR Mikro            : maksimal 22% efektif per tahun
2. KUR Ritel              : maksimal 14% efektif per tahun

E.    PLAFOND KREDIT :
1. KUR Mikro            : Rp.5 juta s.d. Rp.20 juta
2. KUR Ritel              : diatas Rp.20 juta s.d. Rp.500 juta

F. JANGKA WAKTU :

1. KMK : Maksimal 3 tahun, dapat diperpanjang maksimal 6 tahun

2. KI : Maksimal 5 tahun, dapat diperpanjang maksimal 10 tahun bila perlu Dapat diberikan Grace period maksimal 12 bulan.

3. KI Perkebunan Tanaman Keras : Maksimal 13 tahun, dapat diberikan grace period maksimal 7 tahun.

G. SELF FINANCING :

Self financing atau dana sendiri untuk Kredit Investasi di atas Rp.50 juta minimal sebesar 10%

H. PROVISI & COMITMENT FEE :

Tidak dikenakan

I. BIAYA ADMINISTRASI :

Tidak dikenakan

J. DENDA TUNGGAKAN :

Sebesar 5% per tahun atas saldo yang tertunggak

K. ASURANSI KERUGIAN :

Agunan pokok dan atau tambahan yang insurable harus diasuransikan pada perusahaan rekanan dengan bankers clause, premi atas beban debitur

L. PENJAMINAN KREDIT :

Kredit yang diberikan dijamin oleh Perusahaan Penjaminan PT. Asuransi Kredit Indonesia (ASKRINDO) atau Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia (JAMKRINDO)

M.   AGUNAN :
a. Agunan Pokok      : Kelayakan usaha dan objek yang dibiayai debitur
b. Agunan tambahan              : Minimal senilai 30% dari maksimum kredit
c. Ketentuan agunan tambahan untuk KUR mikro minimal sebesar 20% dari maksimum kredit
d. Pengikatan agunan sesuai ketentuan yang berlaku

N. KRITERIA & PERSYARATAN CALON DEBITUR :

1. Tidak sedang menikmati fasilitas KMK dan atau KI dari perbankan serta kredit program dari pemerintah yang dibuktikan dengan SID Bank Indonesia, kecuali telah terbukti lunas/telah ada surat keterangan roya

2. Tidak terdaftar dalam blacklist Bank Indonesia

3. Memiliki Izin Usaha Lengkap minimal Surat Keterangan Usaha dari Kelurahan atau Kecamatan (untuk maksimum < Rp.150 juta)

4. Wajib memiliki NPWP (untuk maksimum > Rp.50 juta)

5. Identitas diri berupa fotokopi KTP dan Kartu Keluarga

6. Pengalaman dibidang usaha minimal 1 tahun.

JENIS DOKUMEN	PERORANGAN	BADAN USAHA
Fotokopi KTP dan KK	√	√
Fotokopi Surat Nikah (bagi yang sudah menikah)	√	-
Surat Ijin Usaha (SIUP, TDP, SITU, HO) atau keterangan usaha dari Kelurahan/Kecamatan	√	√
Fotokopi dokumen jaminan untuk kredit di atas Rp.5 juta ^*)	√	√
Bukti pembayaran listrik, telepon dan PAM 3 bulan terakhir	√	√

*) Bukti kepemilikan tanah, IMB dan PBB atau BPKB

Kredit Usaha Rakyat BRI

2011-09-29T05:04:00.000+08:00

Skim Kredit Usaha Rakyat BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK

I. PROGRAM KUR MIKRO

A. JENIS/TUJUANPENGGUNAAN KUR :

Tambahan Modal Kerja dan atau Investasi

B. KRITERIAPENERIMA :

MempunyaiUsaha yang layak untuk diberikan KUR
Feasible namun belum bankable

C. PERSYARATAN:

Permohonankredit dilampiri dengan Surat Keterangan Usaha dari Kelurahan/KepalaDesa/Kepala Pasar, Fotokopi KTP dan Kartu Keluarga, Pas foto.
Tidaksedang menerima kredit atau pembiayaan KUR dari bank lain

D. PLAFOND :

Maksimal Rp.20 juta (total eksposure)

E. JANGKAWAKTU :

Kredit Modal Kerja : maks. 3 tahun, perpanjangan maks. 6tahun
Kredit Investasi : maks. 5 tahun, perpanjanganmaks. 10 tahun (terhitungsejak tanggal perjanjian awal)

F. SUKU BUNGA:

Jangkawaktu 6 bulan : suku bungaflat/bulan 1,085
Jangkawaktu 12 bulan : suku bunga flat/bulan1,025
Jangkawaktu 18 bulan : suku bunga flat/bulan1,015
Jangkawaktu 24 bulan : suku bunga flat/bulan1,020
Jangkawaktu 36 bulan : suku bunga flat/bulan1,040
Jangkawaktu 48 bulan : suku bunga flat/bulan1,065
Jangkawaktu 60 bulan : suku bunga flat/bulan1,095

G. AGUNAN :

Usaha yang dikelola calon debitur.

II. PROGRAMKUR RITEL

A. JENIS/TUJUANPENGGUNAAN KUR :

1. Kredit Modal Kerja

2. Kredit Investasi

B. SISTEM/PROSEDURKREDIT :

Usaha produktif dan layak, namun belum bankable

C. KRITERIAPENERIMA :

1. Usaha Mikro, Kecil,Menengah dan Koperasi

2. Lembaga Linkage

D.PERSYARATAN:

1. a. Calon Debitur berupaUMKMK :

· Tidaksedang menerima kredit/pembiayaan modal kerja dan/atau investasi dari perbankanatau tidak sedang menerima kredit program dari pemerintah

· Dapatsedang menerima kredit konsumtif.

b. Calon Debitur berupa Lembaga Linkage :

· Diperbolehkansedang memperoleh kredit/pembiayaan dari perbankan

· Tidaksedang memperoleh kredit program dari pemerintah

c. Calon Debitur berupa Lembaga Keuangan Mikro :

· Telahmemiliki izin usaha dari instansi yang berwenang

· Telahmelakukan kegiatan usaha simpan pinjam secara aktif minimal 6 (enam) bulan

· Memilikipengurus aktif

· MemilikiAD/ART

· Mempunyaiusaha yang layak untuk dibiayai

· Tidakmemiliki tunggakan kredit baik di BRI maupun di bank/lembaga keuangan lainnya.

d. Calon Debitur Koperasi Simpan Pinjam :

· Telahmemiliki izin pendirian kegiatan usaha simpan pinjam dari instansi yangberwenang

· Telahmelakukan kegiatan usaha simpan pinjam secara aktif minimal 6 (enam) bulan

· Memilikipengurus aktif

· Mempunyaiusaha yang layak untuk dibiayai

· Tidakmemiliki tunggakan kredit baik dari BRI maupun bank lainnya

2. Legalitas Calon Debitur :

v Individu : Identitas berupa KTP dan KartuKeluarga

v Kelompok : Surat pengukuhan dari instansi terkaitatau Surat Keterangan Usaha dari Lurah/Kepala Desa atau Akte Notaris

v Koperasi : Anggaran Dasar beserta perubahannya

v Badan Usaha Lainnya :Akta Pendirian beserta perubahannya.

3. Perizinan Calon Debitur :

v Kredit ≤ Rp.100 juta : SuratKeterangan Usaha dari Lurah/Kepala Desa

v Kredit > Rp.100 juta :SIUP, SITU, TDP

E. PLAFOND :

· UMKMK : MaksimalRp.500 juta

· LembagaLinkage : Maksimal Rp.1 Milyar

F. JANGKAWAKTU :

§ Kredit Modal Kerja : Maksimal 3 tahun

§ Kredit Investasi : Maksimal 5 tahun

G.SUKU BUNGA:

Efektif maksimal 14% per tahun

H.AGUNAN :

Menyesuaikan

Sistem Informasi Debitur / Daftar Black List Kredit BI

2011-09-27T14:02:00.000+08:00

Ditulisan sebelumnya, saya sudah memposting tentang black list bank dikarenakan penyalahgunaan bilyet giro berupa cek tunai atau cek tunda. Tampaknya judul diatas banyak pengunjung yang mengartikan judul dari tulisan tersebut sama dengan blask list dikarenakan kredit macet. Sehingga beberapa komentar arahnya kepada kredit macet. Untuk membantu maka saya coba postingkan tulisan yang berhubungan dengan kredit macet, yang mana bila kita mengalami kredit macet akhirnya kita masuk dalam daftar black list kredit macet yang terdaftar pada daftar Sistim Informasi Debitur. Lalu sampai sejauh mana kredit kita dikatakan macet?

1. Kredit digolongkan sebagai kredit "Lancar", apabila memenuhi kriteria sbb :

a. Pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga tepat waktu;

b. Memiliki mutasi rekening yang aktif;

c. Bagian dari kredit yang dijamin dengan agunan tunai (cash collateral).

2. Kredit digolongkan sebagai kredit dalam "Perhatian Khusus", apabila memenuhi kriteria sbb :

a. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang belum melampaui 90 (sembilan puluh) hari;

b. Kadang-kadang terjadi cerukan;

c. Mutasi rekening relatif aktif;

d. Jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan;

e. Didukung oleh pinjaman yang baru.

3. Kredit digolongkan sebagai kredit "Kurang Lancar", apabila memenuhi kriteria sbb :

a. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 90 (sembilan puluh) hari;

b. Sering terjadi cerukan;

c. Mutasi rekening relatif rendah;

d. Terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan lebih dari 90 (sembilan puluh) hari;

e. Terdapat likuidasi masalah keuangan yang dihadapi debitur;

f. Dokumentasi pinjaman lemah

4. Kredit digolongkan sebagai kredit "Diragukan", apabila memenuhi kriteria sbb :

a. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 180 (seratus delapan puluh) hari;

b. Terjadi cerukan yang bersifat permanen;

c. Terjadi wanprestasi lebih dari 180 (seratus delapan puluh) hari;

d. Terjadi kapitalisasi bunga;

e. Dokumentasi hukum yang lemah baik untuk perjanjian kredit maupun peningkatan jaminan.

5. Kredit digolongkan sebagai kredit "Macet", apabila memenuhi kriteria sbb :

a. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 270 (dua ratus tujuh puluh) hari;

b. Kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru;

c. Dari segi hukum maupun kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai wajar.

Sebagai informasi, untuk kredit dibawah Rp. 1 Milyar penggolongan kualitas kredit terbatas pada kreteria lamanya hari tidak mengangsur saja.

Nah bagi yang merasa tidak tersangkut kredit macet, tapi dinyatakan kredit macet oleh Bank Umum, dapat memperoleh penjelasan kepada Bank Indonesia setempat. Permohonan untuk memperoleh Informasi Debitur Bank (Daftar List kredit Macet), cukup menyertakan fotocopy KTP/NPWP dan mengisi daftar isian yang telah disediakan oleh BI (gratis tidak dipungut biaya).

gambar dari web Bank Indonesia http://www.bi.go.id

Menghitung Bunga Bank

2011-09-27T10:25:00.001+08:00

Postingan ini bukan original pemikiran saya, namun hasi bongkar-bongkar web Bank Indonesia di http://www.bi.go.id . Saya ingin menshare buat teman-teman, siapa tahu ada yang berminat cari tahu tentang bagaimana bank menghitung bunganya. Link aslinya ada di web Bank Indonesia, sayang saya lupa letaknya dimana. Ini ada di google doc saya berupa brosur atau pamflet yang bisa didownload disini Brosur Perhitungan Bunga Bank.

Sebelum kita mengajukan pinjaman ke Bank, kita perlu memahami bagaimana suku bunga kredit ditentukan. Mengapa perlu memahami perhitungan bunga kredit? Ketika mengajukan permohonan kredit ke bank, perlu dipahami bagaimana cara bank menghitung bunga kredit. Hal ini karena masing-masing bank memiliki metode bunga yang berbeda sehingga biaya bunga menjadi berbeda.

Metode Perhitungan Bunga

Secara umum ada 2 metode dalam penghitungan bunga yaitu effektif dan flat. Namun dalam praktek sehari-hari ada modifikasi dari metode efektif yang disebut dengan metode anuitas. Untuk memudahkan pemahaman konsep metode perhitunga bunga diatas, dapat diilustrasikan sebagai berikut :

Misalnya, kita mengajukan kredit dengan jangka waktu 24 bulan sebesar Rp. 24.000.000 dengan bunga 10% pertahun. Kita berniat melakukan pembayaran pokok pinjaman sebesar Rp. 1.000.000 perbulan sampai lunas. Asumsi bahwa suku bunga kredit tidak berubah (tetap) selama jangka waktu kredit.

Metode Efektif

Metode ini menghitung bunga yang harus dibayar setiap bulan sesuai dengan saldo pokok pinjaman bulan sebelumnya. Rumus perhitungan bunga adalah : Bunga = SP x i x (30/360), dimana ;

SP = saldo pokok pinjaman bulan sebelumnya, i = suku bunga pertahun, 30 = jumlah hari dalam 1 bulan, 360 = jumlah hari dalam 1 tahun.

Bunga Efektif bulan 1 = Rp. 24.000.000 x 10% x (30 hari/360 hari) = Rp. 200.000

Angsuran pokok dan bunga pada bulan 1 adalah Rp. 1.000.000 + 200.000= Rp. 1.200.000

Bunga Efektif bulan 2 = Rp. 23.000.000 x 10% x (30 hari/360 hari) = Rp. 191.666,67

Angsuran pokok dan bunga pada bulan 2 adalah Rp. 1.000.000 + 191.666,67 = Rp. 1.191.666,67

Metode Anuitas

Merupakan modifikasi dari metode effektif. Metode ini mengatur jumlah angsuran pokok dan bunga yang dibayar agar sama setiap bulan. Rumus perhitungan bunga saa dengan metode efektif yaitu :

Bunga = SP x i x (30/360), dimana ;

SP = saldo pokok pinjaman bulan sebelumnya, i = suku bunga pertahun, 30 = jumlah hari dalam 1 bulan, 360 = jumlah hari dalam 1 tahun.

Biasanya Bank memiliki aplikasi software yang secara otomatis menghitung bunga anuitas. Dalam kasus diatas, tabel perhitungan akan muncul sebagai berikut :

Bulan	Saldo	Bunga Anuitas	Angsuran Pokok	Total Angsuran
0	24.000.000	0	0	0
1	23.092.522	200.000	907.478	1.107.478
2	22.177.481	192.438	915.040	1.107.478

Bunga Anuitas bulan 1, = Rp. 24.000.000 x 10% x (30 hari/360 hari) = Rp. 200.000

Angsuran pokok dan bunga pada bulan 1 adalah Rp. 907.478 + 200.000= Rp. 1.107.478

Bunga Anuitas bulan 2 = Rp. 23.092.522 x 10% x (30 hari/360 hari) = Rp. 192.438,00

Angsuran pokok dan bunga pada bulan 2 adalah Rp. 915.040 + 192.438,00 = Rp. 1.107.478,00

Terlihat bahwa angsuran bulan kedua sama dengan angsuran bulan pertama dan seterusnya dimana besarnya angsuran akan tetap sama dengan selesainya jangka waktu kredit.

Metode Flat

Dalam metode ini, perhitungan bunga selalu menghasilkan nilai bunga yang sama setiap bulan, karena bunga dihitung dari prosentase bunga dikalikan pokok pinjaman awal. Rumus perhitungannya adalah sebagai berikut :

Bunga perbulan = P x i x t ; jb, dimana ;

P = pokok pinjaman awal, i = suku bunga pertahun, t= jumlah tahun jangka waktu kredit, jb = jumlah bulan dalam jangka waktu kredit.

Karena bunga dihitung dari pokok awal pinjaman, maka biasanya suku bunga flat lebih kecil dari suku bunga efektif. Dalam contoh kasus diatas misalkan bunga flat sebesar 5,3739 % pertahun. Bunga flat tiap bulan selalu sama.

Dimana = Rp. (24.000.000 x 5,3739% x 2) ; 24 = Rp. 107.478

Angsuran pinjaman bulan 1,

Angsuran pokok dan bunga pada bulan 1 adalah Rp. 1.000.000 + 107.478 = Rp. 1.107.478

Angsuran pinjaman bulan 2

Angsuran pokok dan bunga pada bulan 2 adalah Rp. 1.000.000 + 107.478 = Rp. 1.107.478

Perbandingan Anuitas dengan Flat

Berdasarkan contoh kasus diatas, dapat disimpulkan bahwa untuk jangka waktu kredit 2 tahun, maka suku bunga efektif 10% pertahun akan menghasilkan angsuran yang sama dengan suku bunga flat 5,3739% pertahun.

Hal-Hal yang perlu diketahui

Dalam menetapkan suku bunga kredit banyak bank menggunakan metode flat, sehingga suku bunga terkesan lebih rendah. Untuk itu, kita perlu menanyakan ke bank berapa sebenarnya suku bunga efektif yang diterapkan sebelum memutuskan untuk mengajukan kredit.
Jika kita sedang membandingkan suku bunga antar bank, pastikan bahwa kita mengetahui metode perhitungan bunga yang diterapkan oleh setiap bank.
Untuk menghitung saldo pokok pinjaman, bank biasanya menggunakan metode efektif. Jadi pada saat mengajukan kredit, kita perlu menanyakan apakah akan ada penyesuaian terhadap perbedaan saldo pinjaman yang menggunakan bunga efektif dengan yang menggunakan bunga flat jika kita ingin melakukan pelunasan pinjaman lebih dini sebelum jangka waktu pinjaman berakhir.
Meminta jadwal dan komposisi perhitungan bunga dan angsuran pokok pinjaman dari bank supaya kita dapat mengatur dana yang harus disediakan setiap bulan.
Memahami sifat bunga yang dikenakan bank, foating (mengambang) atau fixed (tetap). Jika suku bunga bersifat mengambang, maka apabila terjadi kenaikan suku bunga, biaya bunga dan angsuran pinjaman akan ikut naik dan sebaliknya jika suku bunga turun.

Hal-hal yang perlu diperhatikan

Beberapa hal yang perlu mendapat perhatian dalam berhubungan dengan bank adalah sebagai berikut :

Menanyakan kepada petugas bank terkait besaran pokok hutang, besaran bunga, biaya-biaya yang dikenakan sebelum mengajukan permohonan kredit.
Memperhitungkan kemampuan usaha kita dalam membayar cicilan pokok /bunga kredit yang wajib dibayar setiap bulannya.
Menggunakan fasilitas kredit yang diterima sesuai dengan tujuan, yakni hanya untuk membiayai usaha kita. Penyalahgunaan dana kredit dapat membahayakan kelangsungan usaha kita.
Kooperatif dan informatif (bersikap terbuka) terhadap bank dengan memberi informasi yang jelas mengenai usaha kita, akan sangat membantu bank dalam melakukan penilaian kelayakan pemberian kredit.
Sebelum menanda tangani perjanjian kredit, kita harus membaca dengan seksama dan memahaminya. Atas tanda tangan yang dibubuhkan akan membawa kosekuensi hukum yang mengikat.
Pemberian kredit dari bank merupakan ukuran kepercayaan, sehingga pemenuhan keawjiban pembayaran secara tepat waktu dan jumlah sesuai dengan perjanjian kredit akan memelihara reputasi kita sebagai pebisnis (tidak blak list diperbankan maupun sesama pebisnis).

Download Proposal Kredit Bank

2011-09-26T17:02:00.001+08:00

Untuk membantu rekan pembaca blog, yang bermaksud membuat Proposal Kredit disini saya sediakan link template Proposal Kredit Bank. Dalam mengisi form disesuaikan saja dengan kondisi perusahaannya. Jangan memaksakan sama dengan template, yang bisanya saja. Mohon maaf mungkin bila nanti ada pertanyaan, saya tidak bisa cepat merespon. Link download disini. download Proposal Kredit Bank.

Perusahaan Penjaminan Kredit Daerah

2011-09-07T17:10:00.003+08:00

Postingan berikut merupakan catatan hasil mengikuti Rakor Sinergi Pemerintah Daerah dan Perbankan Dalam Mengembangkan Perekonomian Rakyat pada bulan Juni lalu. Harapannya dapat bermanfaat bagi pembaca yang berkenan mampir di blog ini. Agar tidak kepanjangan saya share satu sesi yang membahas tentang PPKD atau Perusahaan Penjaminan Kredit Daerah seperti judul diatas.

Poin-poinnya sebagai berikut :

Bank Indonesia pada rentang bulan Agustus-September 2010 telah mengadakan survey mengenai pembentukan PPKD dengan jumlah responden 146 institusi/dinas yang tersebar di 9 provinsi. Hasil survey mengatakan, bahwasanya PPKD atau Perusahaan Penjaminan Kredit dapat mengatasi rendahnya penetrasi kredit atau pembiayaan dari lembaga keuangan.Selain itu mayoritas responden berharap bahwa Perusahaan Penjamin Kredit didirikan oleh Pemerintah Daerah (Paper penelitian dapat didownload di web Bank Indonesia).
Mayoritas usaha UMKM feasible namun belum bankable. Masalah klasiknya adalah pada pemenuhan jaminan.
Bank sebagai lembaga intermediasi perlu subsidi untuk memitigasi resiko pada portofolio UMKMnya dan kelangsungan bisnis bank.
Regulator dan Pemerintah, peningkatan perekonomian salah satunya adalah meningkatkan penetrasi lembaga intermediasi keuangan.
Lembaga Penjaminan Kredit yang sudah ada, secara financial sangat terbatas untuk mengcover kebutuhan pembiayaan UMKM diseluruh indonesia hal ini terkait dengan gearing ratio, ketersediaan kantor cabang dan jumlah sumber daya manusianya.
Rata-rata kredit MKM BI, tahun 2010 adalah Rp. 30.39 Juta, hal ini bermakna dengan pendirian PPKD bermodal dasar Rp. 50 Milyar, Gearing Ratio 10 kali dan pangsa penjaminan 70% maka sebanyak 23.504 UMKM dapat menerima kredit Rp. 30,39 Juta per UMKMnya.

Pendirian PPKD tentunya tidak mudah, perlu dukungan baik dari segi financial, regulasi dan support moril dari Kepala Daerah dan Wakil Rakyat yang duduk di DPRD. Adapun peran yang diharapkan dari para stake holder adalah sebagai berikut :

Pemerintah Pusat; menyusun peraturan tentang keuangan daerah, tentang pembentukan dan operasional perusahaan penjaminan, mempersiapkan infrastruktur pendukung PPKD dan memfasilitasi capacity building untuk SDM PPKD.
Pemerintah Daerah; menyiapkan perda dan ketentuan terkait pendirian PPKD, menyediakan modal dan SDM untuk pembentukan PPKD, dan melakukan edukasi kepada UMKM tentang skema penjaminan kredit.
DPRD; memberikan persetujuan pembentukan PPKD dan memberikan persetujuan penggunaan dana APBD untuk modal awal PPKD.
Bank Indonesia; mendorong perbankan menggunakan penjaminan, konsultasi terkait fit and proper test pengurus PPKD dan fasilitasi sosialisasi pendirian PPKD.
Askrindo , Jamkrindo dan Penjamin lain, memberikan technical assistance dalam rangka capacity building dan melakukan kerjasama penjaminan dalam rangka risk sharing.
Perbankan, bekerjasama dalam memitigasi resiko dan meningkatkan LDR, memberikan edukasi kepada debitur tentang sistem penjaminan kredit, serta capital sharing PPKD.
Asosiasi UMKM, meng edukasi UMKM tentang keberadaan penjaminan kredit serta mendorong dan mempersiapkan UMKM untuk menggunakan jasa penjaminan.

Tentunya sempat terbersit, mengapa tidak memaksimalkan lembaga penjamin kredit yang sudah ada seperti PT. Askrindo dan Perum Jamkrindo? Memaksimalkan bisa saja, tapi tetap saja kedua perusahaan tersebut mempunyai banyak keterbatasan. Jumlah Cabang yang terbatas, Jumlah Modal yang terbatas, dan Gearing Ratio juga terbatas, menyebabkan mereka tidak dapat mengcover kebutuhan kredit disetiap daerah. Belum lagi faktor kearifan lokal juga cukup berperan, belum tentu jajaran manajerial yang tinggal dijakarta dapat memahami kondisi daerah yang perlu penanganan khusus.

Pendirian PPKD di setiap daerah tentunya merupakan suatu kebutuhan yang memiliki prioritas utama untuk melengkapi infrastruktur (institutional infrastructure) pendukung lembaga keuangan sebagaimana diamanatkan oleh PP No. 2 Tahun 2008 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.010/2008. Pendirian PPKD di setiap daerah diharapkan dapat meminimalisir asymmetric information di kalangan perbankan atau dengan kata lain risiko pemberian kredit sudah dapat dimitigasi atau disebar antara PPKD dan perbankan. Sehingga dengan demikian, eksistensi PPKD dapat memberikan ruang yang lebih luas kepada bank untuk melakukan ekspansi kredit.

Manfaat penjaminan kredit UMKM harus dipahami sebagai upaya yang hasilnya tidak secara instan dirasakan/diperoleh daerah dan berpengaruh secara langsung pada penerimaan daerah dalam waktu singkat. Manfaat bagi daerah baru dapat dirasakan ketika UMKM yang mendapatkan tambahan modal dapat berkembang sehingga menggerakkan ekonomi daerah, meningkatkan penyerapan tenaga kerja dan pada akhirnya akan menambah pendapatan asli daerah. Oleh sebab itu, penting bagi Pemerintah Daerah untuk tetap melakukan seleksi dan pembinaan bagi UMKM khususnya UMKM yang akan mendapat fasilitas penjaminan kredit. Secara singkat dapat dijelaskan bahwa upaya penjaminan kredit akan dapat menghasilkan output yang optimal apabila dilakukan secara sinergi dengan upaya pemberdayaan UMKM lainnya yaitu melalui pendampingan, bimbingan teknis dan sebagainya.

Informasi UMKM lagi

2011-09-07T14:23:00.001+08:00

Sering terdengar keluh kesah dari seseorang atau dari sekelompok atau malah dari sebuah komunitas yang katanya pemerintah tidak peduli kepada perkembangan dan kelangsungan UMKM. Tetapi yang namanya kehidupan memang begitu adanya, bahwasanya tidak ada sesuatu yang bisa nampak sempurna. Program apapun kalau itu masih ciptaan manusia. Pemerintah tidak Pro UMKM?? yang benar...

Tidak diluar negeri atau didalam luar negeri, ketika saya mengadakan sosialisasi tentang UMKM pun yang hadir ternyata juga tidak banyak. Jadi kalau masih sedikit yang mau belajar, program apapun yang diberikan pemerintah tidak akan berguna. Kenapa? ya kalau mereka tidak tahu aturan main, tentunya ya akan susah mengakses program pemberdayaan yang disediakan oleh pemerintah.

Sudahlah, mungkin saya terlalu suudzon. Tentunya tidak sesederhana seperti yang saya duga. Banyak hal mungkin yang melatar belakangi kisah tersebut diatas.

Disini saya akan berbagi informasi yang disediakan oleh pemerintah via Bank Indonesia silakan dikunjungi : http://www.bi.go.id/web/id/umkmbi/ . Monggo dieksplor, banyak lho manfaatnya.

KREDIT USAHA RAKYAT perlu diluruskan

2011-09-07T12:37:00.001+08:00

Mengulas Kredit Usaha Rakyat memang tidak ada habisnya. Dari kontroversi iklan di TV, pernyataan Bapak Menteri tentang penyaluran KUR, anggapan KUR sama dengan uang pemerintah sebagai hibah serta banyaknya penafsiran definis KUR itu sendiri. Dengan melihat banyaknya penafsiran, kita perlu satu definisi. Mengapa? tanpa definisi yang sama sangat mustahil kita akan tahu tujuan sebenarnya program ini mengapa diluncurkan. Dengan satu definisi, dijamin tidak akan ada lagi kecurigaan atau saling blaming terhadap penyaluran Kredit Usaha Rakyat atau yang lebih sering disebut dengan KUR itu.

Salah satu faktor penghambat penyaluran KUR adalah kesan dari instansi terkait di daerah yang beranggapan bahwa KUR adalah sepenuhnya tanggung jawab perbankan. Padahal bila kita cermati dari MOU atau Nota Kesepahaman tentang penyaluran KUR banyak intansi terkait didalamnya. Instansi terkait itu adalah sebagai berikut ; Kemenkeu RI, Kementan RI, Kemenhut RI, KemenDKP RI, Kemenperindag RI, Kemenkop dan UMKM RI, Perum Jamkrindo, Askrindo, BRI, Bank Mandiri, BNI, BTN, Bukopin, dan BSM. Lebih jelasnya silahkan baca MOU, sebelumnya download MOU disini.

Sebelum membaca MOU pun kita bisa tahu, bahwa tanggung jawab adalah tanggung jawab bersama penanda tangan MOU tersebut. Bukankah didaerah-daerah ada SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) atau Dinas yang secara vertikal juga menginduk kepada Kementrian-kementrian peserta MOU tersebut diatas? Pada Pasal 2, Ruang Lingkup Kerjasama ayat 4, tertulis sebagai berikut :

PIHAK PERTAMA (dalam hal ini Kementerian/SKPD/Dinas : edit red.) dalam ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini mempunyai kewajiban yaitu : --------

Mempersiapkan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi yang melakukan usaha barang dan jasa produktif yang bersifat individu, kelompok, kemitraan dan atau cluster untuk dapat dibiayai dengan kredit/pembiayaan;------------------------------
Menetapkan kebijakan dan prioritas bidang usaha barang dan jasa yang akan menerima kredit atau pembiayaan;------------------------------------------------------------
Melakukan pembinaan dan pendampingan selama masa kredit/pembiayaan;----------
Memfasilitasi hubungan antara usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi dengan pihak lainnya seperti perusahaan inti / offtaker yang memberikan kontribusi dan dukungan untuk kelancaran usaha.

Ternyata seperti itu ya.... jadi buat siapa saja ndak boleh kan asal komen. Lihat jobdesknya dulu di MOU.

Lalu kalau tugas Bank apa dong? ternyata tugas Bank seperti yang tertulis Pada Pasal 2, Ruang Lingkup Kerjasama ayat 4, tertulis sebagai berikut :

PIHAK KETIGA (Perbankan : red.) melakukan penilaian kelayakan usaha dan memutuskan pemberian kredit/pembiayaan sesuai ketentuan yang berlaku pada PIHAK KETIGA. ---------------

Intinya sudah jelaskan. Dinas/SKPD terkait didaerah menciptakan suasana berusaha yang kondusif, menciptakan dan mempersiapkan UMKM agar lebih capable dan prospektif. Selanjutnya setelah usaha UMKM minimal 1 (satu) tahun sudah berjalan, UMKM dapat didorong untuk meningkatkan kapasitas bisnisnya dengan mengajukan pembiayaan usahanya melalui KUR.

Benang merahnya adalah orang yang baru mau memulai usaha tidak bisa memperoleh Kredit Usaha Rakyat atau KUR. Mengapa? ya karena usaha yang ditekuni harus sudah berjalan. Kalau begitu darimana dapat memperoleh modal untuk memulai berusaha? Modal dapat diperoleh dari tabungan sendiri, istri, mertua, orangtua, teman atau menggadaikan barang berharganya. Modal Usaha itu tidak usah besar. Mengapa? ya karena baru memulai artinya ya belum terlalu ahli. Kalo tidak ahli kerugian pasti menanti. Dari pada rugi besar kan mending rugi kecil. Makanya berlatihlah berusaha dari yang kecil-kecil dahulu atau bisnis yang minim modal.

Benarkah Kredit Usaha Rakyat atau KUR adalah Program Hibah? Kredit Usaha Rakyat bukanlah Dana Hibah, KUR bersumber murni dari dana perbankan itu sendiri. Lha kalau kita ngemplang KUR sama aja kita mencuri uang rakyat. Soalnya dana perbankan itukan dana tabungan masyarakat.

Pemerintah hanya membantu memberikan pembayaran premi penjaminan kredit saja. UMKM tidak perlu menanggung biaya premi, UMKM cukup mengupayakan kelancaran angsurannya saja. Premi bukan untuk membayar kredit macet UMKM nanti, tapi untuk membantu menalangi dahulu bila terjadi kemacetan. Jadi bila belum lunas, sampe matipun UMKM akan tetap ditagih oleh pihak Bank.

BRI Ekspansi Kredit 40 T, Kabar Gembira buat UKM

2009-04-07T08:51:00.005+08:00

Kliping Kredit dari situs detik com, Suhendra detikfinance

PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI) menyiapkan paket ekspansi kredit sebesar Rp 40 triliun untuk 3 sektor yaitu UMKM, konstruksi dan korporat BUMN.　"Kredit kita bagus, setelah bulan Maret akan ada kenaikan siginifikan yah, sudah dalam bentuk plafon, tinggal pencairan, cukup besar dari UMKM, Konstruksi, BUMN," jelas Direktur Utama BRI Sofyan Basyir saat ditemui di kantor Kadin, Jakarta, Senin (6/4/2009).

Sofyan mengatakan angkanya yang disiapkan pada tahun ini diperkirakan mencapai Rp 40 triliun. Target ekspansi kredit BRI 2009 ini mengalami kenaikan mencapai 18%-20% dari sisi kredit maupun aset, sedangkan untuk laba ditargetkan ada kenaikan 15%-20%.　"Kredit sampai trilwulan satu nggak besar, 3% atau 4%, nanti agak naik itu pertumbuhannya di Juni sampai September pertumbuhannya," jelasnya.　

Seperti diketahui ekspansi kredit BRI pada tahun 2008 mencapai Rp 161,06 triliun naik dari Rp 113,85 triliun pada tahun 2007 atau naik 41% lebih.

Note : syarat KUR BRI dapat dilihat disini.(hen/ir)

Bank Mandiri berikan Kredit Mikro

2009-03-27T17:58:00.004+08:00

Kliping berita kredit

Mandiri tambah kredit mikro di Jatim

oleh : Dwi Wahyuni

Bank Mandiri siap menambah kucuran kredit untuk sektor mikro di Jawa Timur senilai Rp13 miliar sebagai bagian dari program BUMN itu mendongkrak pertumbuhan kredit kepada pengusaha kecil. Komitmen tersebut akan disalurkan melalui kerja sama dengan Perusahaan Daerah (PD) Pasar Surya, PT Kelola Mina Laut, PT Indosat Surabaya serta koperasi Sumber Insan Mandiri.
"Target market-nya pasarnya adalah para pedagang, penjual voucher pulsa, peternak susu serta nelayan," ujarnya Budi Gunadi Sadikin, Director Micro and Ritail Banking Bank Mandiri acara penandatanganan MoU dengan sejumlah mitra tersebut. Dia mengatakan Bank Mandiri boleh dikatakan baru belakangan menggarap lebih banyak sektor mikro dibandingkan bank plat merah lainnya. Itu sebabnya untuk tahun ini pihaknya siap melakukan ekspansi dengan sistem bapak angkat.
Tahun lalu, total kredit mikro yang telah disalurkan kepada pedagang voucher, nelayan dan pedagang pasar Surya mencapai Rp 7 miliar. Tahun ini bank tersebut siap menyalurkan lagi senilai Rp13 miliar. "Kami menyadari untuk memulai dan mengembangkan suatu usaha sangat diperlukan adanya modal yang mencukupi, sementara tidak semua calon pengusaha memiliki akses baik untuk mendapatkan dana tersebut," papar Budi. Fenomena seperti itulah, yang akhirnya mendorong Mandiri membantu calon debitor yang non bankable untuk memperolah akses permodalan dengan sisitem bapak angkat.

Sampai dengan Desember 2008, total realisasi kredit mikro Mandiri tercatat Rp162,35 miliar. Dana terebut disalurkan kepada pengusaha mikro di seluruh Indonesia. Ekspansi kredit tersebut diharapkan akan mendorong pengembangan UMKM untuk meningkatkan kemandirian didalam mengelola bisnisnya. Bagi internal bank program kemitraan seperti itu dapat menjadi bagian dari upaya mendongkrak pertumbuhan kredit UKM itu sendiri. (tw)

link asli dari bisnis.com

note : syarat kredit mikro bisa dilihat disini

Mandiri Kucurkan Rp. 63 Milliar ke Plasma

2009-03-27T07:07:00.004+08:00

Kumpulan Cliping Kredit Program Pemerintah, postingan dari Vivanews.com

PT Bank Mandiri Tbk menyalurkan kredit sebesar Rp 63 miliar kepada 3 koperasi plasma di Kalimantan Barat. Kredit itu dapat digunakan 800 petani plasma, dengan luas kebun kelapa sawit 1.600 hektar yang terletak di Kendawangan, Ketapang, Kalimantan Barat.　Ketiga koperasi itu adalah Koperasi Serba Usaha Bersama Rp 23,6 miliar, Koperasi Bina Sari Rp 19,7 miliar dan Koperasi Serba Usaha Karya Bersama Rp 19,7 miliar. Jangka waktu kredit untuk masing-masing koperasi 13 tahun sejak pencairan kredit pertama.

"Termin waktu ini termasuk grace period selama 5 tahun, sehingga kredit akan lunas pada 2022," Kata Wakil Presiden Senior Usaha Kecil Bank Mandiri Rafjon Yahya melalui keterangan tertulis di Jakarta, Kamis 26 Maret 2009.　Rafjon menyampaikan, penyaluran kredit ini merupakan bentuk komitmen Bank Mandiri untuk mensukseskan program pemerintah dalam penyaluran Kredit Pengembangan Energi Nabati – Revitalisasi Perkebunan.
Penyaluran kredit Program Revitalisasi Perkebunan ini akan diarahkan pada sentra-sentra perkebunan yang tersebar di wilayah Riau, Sumut, Sumbar, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan Sulawesi. Hingga 31 Desember 2008, Bank Mandiri telah menyetujui fasilitas kredit kepada petani plasma Program Revitalisasi Perkebunan sebesar Rp 1,8 triliun. Kredit ini untuk membiayai 51.898 hektar kebun kelapa sawit milik 26.454 petani plasma.
Target debitur untuk Kredit Revitalisasi Perkebunan ini adalah petani anggota koperasi yang dibina dan memiliki perjanjian kerja sama dengan perusahaan inti yang berpengalaman dan memiliki kemampuan finansial yang kuat. “Kami prioritaskan kepada Koperasi yang bermitra dengan Perusahaan Inti debitur Bank Mandiri yang telah memiliki Kebun Inti dan Pabrik Kelapa Sawit," kata Rafjon.
Bank Mandiri telah menyalurkan kredit kepada sektor perkebunan dan industri turunannya sebesar Rp 25,6 triliun atau sebesar 16,1 persen dari total kredit Bank Mandiri. Jumlah tersebut teralokasikan kepada perkebunan besar dan perusahaan yang bertindak sebagai Inti proyek perkebunan inti rakyat sebesar Rp 11,4 triliun, koperasi dan petani plasma Rp 2,6 triliun, industri yang mengolah produk perkebunan sebesar Rp 10,2 triliun dan perdagangan/ekspor komoditas perkebunan Rp 1,3 Triliun.　Apabila dibandingkan dengan total kredit perbankan nasional yang disalurkan kepada sektor pertanian, sesuai data Bank Indonesia sebesar Rp 66,13 triliun, plafon kredit perkebunan Bank Mandiri sebesar Rp 25,58 triliun merupakan 38,7 persen dari kredit perkebunan nasional.

Link kutipan dari viva.news

Tarif Notaris

2009-02-24T07:42:00.004+08:00

Ini gambaran tarif notaris untuk rekan-rekan UKM bila berhasil memperoleh kucuran kredit dari Lembaga Keuangan. Data ini saya dapatkan pada tahun 2005, semoga masih relevan. Tentu saja, dilapangan bisa jadi berbeda tergantung kondisi. Tag yang umum dalam pengikatan dinotaris adalah Warmeking, Fidusia, APHT, SKMHT, Surat Pengakuan Hutang, Cessie, Roya Hak Tanggungan. Silahkan diklik gambarnya untuk memperbesar obyek.

Rp. 1,2T untuk Modal Usaha Mikro

2009-02-18T06:33:00.005+08:00

Lagi malas mikir and buat tulisan. Seperti biasa.... cliping berita seputar kredit untuk UKM. Diambil dari surat kabar Harian Tribun Kaltim Edisi hari ini. Lanjut....

Kredit Usaha Rakyat seri.-2 (2009)

2008-12-06T00:44:00.011+08:00

Salam Kredit,

Ada berita bagus buat pemburu kredit yang katanya skimnya mudah, murah dan ringan ini. Bahwasanya tahun 2009, akan segera diluncurkan. Sengaja saya mempostingkan ulang agar berita yang ada didetik.com ini tidak terlewatkan, secara ini cliping soal kredit lah ceritanya. Sumber aslinya bisa ditengok disini. Cepet-cepet saja ya bulan januari nanti, soalnya takut ga kebagian. Maklum aja dananya juga sedikit hanya 14 Triliun saja. Mumpung menjelang pemilu, biasanya orang/partai banyak yang tergerak membantu wong cilik dan wong licik :) (baik dalam hal pengucuran maupun pemrosesannya). Ok, silahkan dinikmati dibawah ini...

Jakarta - Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang diluncurkan pada 5 November 2007 lalu hari ini dievaluasi oleh Presiden SBY bersama para pihak yang terkait. Karena dianggap sukses, di tahun 2009 nanti kredit untuk rakyat kecil ini akan diteruskan. Malahan, nilainya diupayakan akan ditambah.

"Akan tetap kita pertahankan dan terus kita kembangkan menjadi Rp 14 triliun. Kita harapkan, ini bisa terus disalurkan ke masyarakat," ujar Presiden SBY saat jumpa pers usai mengikuti evaluasi KUT di Gedung Bank BRI, Jl Jenderal Sudirman, Jakarta, Jumat (5/12/2008).

Pada tahun 2008 ini, KUR menyalurkan kredit ke masyarakat senilai Rp 12 triliun dengan jumlah peminjam mencapai lebih dari 1,5 juta orang. Pada 2009 nanti, SBY mengupayakan jumlahnya ditambah lagi menjadi Rp 2 triliun sehingga mencapai Rp 14 triliun.

"Ini adalah jalur kedua untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Sehingga sektor riil tetap bisa kita jaga," tambah SBY.

Dalam kesempatan ini, SBY menyerukan kepada masyarakat untuk mengkonsumsi barang dan jasa yang diproduksi oleh dalam negeri. Dengan ini, perekonomian dalam negeri tetap bisa tumbuh meskipun dunia saat ini sedang dilanda krisis finansial.

SBY menambahkan, saat Indoensia dilanda krisis ekonomi pada 1998 lalu, justru sektor-sektor ekonomi mikro yang tahan menghadapi ancaman krisis. Oleh karena itu, dengan memberikan KUR kepada rakyat kecil, diharapkan sektor riil tetap bisa tumbuh.

Lebih lanjut, dia mengatakan, pemerintah akan mengekspansi fiskal. Dengan demikian proyek-proyek pembangunan infrastruktur akan terus dilanjutkan. Demikian juga proyek-proyek baru yang menyerap banyak tenaga kerja bisa diciptakan.

## saya posting ulang dari postingan di detik finance, kontributor Anwar Khumaeni##

Salam winter sonata, brrrr... 3 c

PS. Untuk syarat pengajuan Kredit Usaha Rakyat silahkan click link / gambar dibawah ini :

- Bank Mandiri

- Bank BNI
- Bank BTN
- Bank Bukopin

- Bank BSM

Tips lolos ujian seleksi karyawan Bank seri : 1

2008-12-05T12:55:00.008+08:00

Saya ingin membagi tips, bagaimana cara lolos seleksi karyawan Bank. Sebenarnya juga bukan tips hebat sih, soalnya saya baru lolos lulus seleksi menjadi karyawan bank juga baru empat kali. Pertama, ketika barusan selesai lulus kuliah dan menjadi karir pertama hidup saya dibank, yang kedua ketika telah bekerja dengan masa kerja kurang lebih dua tahun (namun tidak jadi pindah, soalnya beda prinsip dan keyakinan), ketiga ketika setelah mempunyai masa kerja dibank selama lima tahun (alasannya sih, karena ingin punya pengalaman baru dan mendampingi istri baru). Kebetulan saat itu cabang yang akan dibuka ada dikota calon istri saya. Sedangkan yang keempat adalah setelah setahun dikota tersebut, hanya iseng sih (tes kemampuan saja), jadi ya tidak saya ambil.

Tapi sebelumnya saya ingin memberikan gambaran awal dahulu kepada rekan-rekan yang memang berminat berkarir didunia perbankan. Sesungguhnya gambaran industri perbankan tidaklah seindah dari uniform atau design gedungnya yang selama ini kita lihat. Tapi kembali saya tegaskan juga diawal, dimanapun kita bekerja sesungguhnya juga tidak mudah. Bahwasanya dimanapun kita berada kendala atau barrier pasti ada sesuai dengan kapasitas kita tentunya. Yang pasti bekerja itu ya capek, karena banyak yang dipikir tentunya.

Bekerja dibank itu tidak enak lho. Kenapa? soalnya kerjanya hanya mikirin uang orang. Kerja delapan jam tapi gajinya sedikit. Tiap hari mikirin target cabang sudah tercapai atau belum. Sering lembur lagi, makanya tidak heran secara umum karyawan bank itu pulangnya biasanya malam. Satu lagi kalau rambutnya tidak putih, pasti botak. Saya saja waktu itu memilih rambut jadi putih saja, ternyata malah dikasih rambut rontok (menuju botak) hehehe....

Gambaran gaji kecil, tapi kerja rodi itu kayak gini. Untuk yang fresh graduate, bila posisi clerical paling-paling rangenya antara satu juta sampai dua jutaan saja. Sedangkan untuk posisi manajemen trainee, startnya mulai dari dua setengah juta sampai lima jutaan. Tetapi ngomong soal gaji jangan terlalu dimasukin hati. Insya Allah, rezeki itu tidak bisa terlalu dimatematikakan. Saya yang tidak terlalu neko-neko sewaktu kerja dibank juga, cukup-cukup saja kok. Bisa nabung, bisa jalan-jalan, bisa bayar kuliah lagi, bisa ngapain-ngapain deh.

Wah ini pembukaannya panjang banget ya, jadi lupa kasih tipsnya. Iya deh diseri ke dua akan saya lanjutkan postingannya. Selain tips, akan saya upload juga jobdesk masing-masing personal perbankan.

Salam winter sonata

Telkom Kucurkan Dana PUKK Rp 915 Juta

2008-10-13T23:31:00.003+08:00

Berhubung miskin bandwith, ga pakai kompi sendiri dan pinjam internet keluarga, coba-coba deh posting buat isi kekosongan ngeblog. Itung-itung kliping berita seputar kredit UKM.

PT Telkom Datel Samarinda kembali mengucurkan dana senilai Rp 915 juta kepada 57 orang mitra binaannya lewat program Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi (PUKK) di Plaza Telkom Jl Awang Long, Senin (13/10). Sehingga total dana yang digulirkan sejak 2002 sampai sekarang sudah mencapai Rp 11,9 miliar dengan menghimpun 779 orang mitra binaan.

Bantuan pinjaman modal usaha ini diserahkan Deputi General Manager Telkom Samarinda, Taufik Qurokhman. Program rutin yang digelar tiap tiga bulan ini juga dihadiri Asisten II Sekretaris Kota Samarinda, Zulfakar.

Dalam sambutannya, Zulfakar menyambut baik program Community Development (Comdev) Telkom dalam upaya menggairahkan perekonomian bagi para pengusaha kecil. "Justru para pengusaha kecil ini yang mampu bertahan terhadap segala goncangan krisis ekonomi yang melanda. Sehingga mereka perlu didukung dalam bentuk pemberian modah usaha," kata Zulfakar.

Diharapkan, langkah-langkah yang dilakukan Telkom dalam upaya mengembangkan perekonomian para pengusaha kecil ini bisa diikuti oleh perusahaan lain. Di samping itu, lanjut Zulfakar, para pengusaha kecil ini juga telah mampu menyerap tenaga kerja di lingkungan sekitarnya sehingga bisa mengurangi angka pengangguran.

"Maka itu, kehadiran para pengusaha kecil ini perlu didukung," tambahnya. Diharapkan, program ini bisa berlanjut serta semakin ditingkatkan di masa mendatang. Taufik mengungkapkan tingkat pengembalian pinjaman masih belum tertib dilakukan sebagian kecil mitra binaan.

"Dari sekitar Rp 12 miliar dana yang sudah digulirkan, tunggakannya mencapai 18 persen atau sekitar Rp 2 miliar," jelas Taufik. Ia mengimbau agar mitra binaan bisa mengembalikan pinjaman tepat waktu atau tertib sehingga dana tersebut bisa segera digulirkan lagi buat calon mitra binaan lainnya.

"Kami menyisihkan laba perusahaan sekitar 10 persen untuk program pembiayaan ini. Program ini juga dilakukan Telkom secara nasional dalam upaya mengembangkan perekonomian bangsa. Sehingga kami berharap dana yang dikucurkan ini bisa bermanfaat bagi seluruh mitra binaan kami," tuturnya.

Herry, seorang mitra binaan, mengaku beruntung mendapat pinjaman sebesar Rp 20 juta dalam upaya mengembangkan kios jual-beli handphone dan voucher. Pinjaman ini sudah ketiga kalinya ia peroleh. "Saya lega permohonan pinjaman modal saya dikabulkan. Terlebih proses peminjamannya tidak terlalu rumit dengan syarat yang teramat mudah," tuturnya.

(dikutip bulat-bulat dari Tribun Kaltim)