Kredit Usaha Rakyat Bank BTN

Skim Kredit Usaha Rakyat PT. BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK.

A.   JENIS/TUJUAN PENGGUNAAN :

Kredit Modal Kerja dan/atau Investasi bagi pemohon/calon debitur yang menjalankan usaha produktif dalam kategori UMKM yang berbentuk peorangan, badan usaha dan koperasi.

B.   KRITERIA PENERIMA :

   Usaha produktif dalam kategori UMKM pada sektor ekonomi perindustrian, perdagangan dan jasa yang dinilai layak untuk dibiayai Bank, diutamakan industri perumahan (kredit konstruksi perumahan) dan terkait sektor perumahan (kredit pendukung perumahan seperti galian pasir dan batu, kayu komponen rumah, penutup atap, komponen lantai & dinding, cat dan produk komplemennya, peralatan rumah tangga, furniture serta yang memproduksi dan atau memperdagangkan komponen pembentuk rumah lainnya)

   Bukan merupakan usaha-usaha yang dilarang oleh ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku dan tidak terdapat informasi yang bersifat negatif

   UMKM yang sudah berjalan minimal 1 tahun serta memerlukan pengembangan atau peningkatan usaha dan mempunyai prospek yang baik untuk dikembangkan

   Usaha dalam kategori feasible not bankable

C.   PERSYARATAN DAN KETENTUAN :

    Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Menengah perorangan :

    Surat permohonan KUR yang ditandatangani pemohon dan istri/suami pemohon (apabila telah menikah)

    Menyerahkan dokumen pendukung :

-           KTP dan KK

-           Surat Nikah (bila telah menikah)

-     Perizinan Usaha (misal : surat izin dari Dinas Pasar bila usahanya di pasar, surat keterangan minimal Ketua RT/RW untuk lokasi usaha di lingkungan pemukiman dan sejenisnya)

-     Legalitas tempat usaha (bila ada), misal : bukti hak atas tanah, perjanjian sewa atau lainnya

-     Rincian peruntukan kredit

-     Agunan (jika ada disyaratkan bank)

-     NPWP (untuk kredit > Rp.100 juta)

    Usaha Kecil dan Menengah yang berbadan usaha dan koperasi :

    Surat permohonan KUR yang ditandatangani Direksi atau ketua badan usaha

    Menyerahkan dokumen pendukung :

-           Akte pendirian perusahaan sampai dengan perubahan terakhir

-           NPWP

-     Perijinan usaha sesuai bidang usaha seperti SIUP, TDP dan sejenisnya atau sekurang-kurangnya memenuhi kriteria perizinan usaha mikro

-     Legalitas tempat usaha (misal : bukti hak atas tanah, IMB, perjanjian sewa atau lainnya)

-     Laporan Keuangan terakhir atau minimal catatan keuangan usaha sebagaimana persyaratan untuk Usaha Kecil dan Menengah perorangan

-     Rincian peruntukan kredit

-     Agunan (jika ada disyaratkan bank)

D.   PLAFOND :

         Sampai dengan Rp.500 juta.

         Maksimal pembiayaan tidak melampaui 80% dari kebutuhan modal kerja untuk KUR Modal Kerja dan tidak melampaui 70% dari total biaya investasi untuk KUR Investasi.

E.    SIFAT KREDIT :

Non revolving (adplofend atau bertahap)

F.    JANGKA WAKTU :

         KUR KMK          :s.d. 3 tahun

         KUR KI :s.d. 5 tahun dan dimungkinkan grace period pokok/bunga.

G.   BUNGA :

Maksimum 14% per tahun (efektif) – adjustable rate

H.   AGUNAN :

         Agunan pokok adalah proyek/usaha yang dibiayai oleh bank

         Bank dapat meminta agunan tambahan sesuai pertimbangan bank

I.      BIAYA :

        Biaya Provisi 1%

        Biaya notaris/PPAT/Legal fee

        Biaya administrasi penjaminan 0,1‰ dari plafond kredit dan bea materai sesuai ketentuan.

DOKUMEN	USAHA MIKRO	UMKM PERORANGAN	UMKM BERBADAN USAHA
Menyerahkan surat permohonan yang ditandatangani pemohon dan istri/suami pemohon (apabila telah menikah)	√	√
Menyerahkan surat permohonan yang ditandatangani oleh Direksi atau Ketua Badan Usaha			√
Akte pendirian usaha sampai dengan perubahan terakhir			√
KK dan KTP	√	√
Surat Nikah (apabila telah menikah)	√	√
NPWP		√	√
Perijinan usaha sesuai bidang usaha seperti SIUP, TDP dan sejenisnya atau sekurang-kurangnya memenuhi perizinan usaha mikro		√	√
Perijinan usaha dari dinas pasar bila usahanya dipasar	√
Surat keterangan Ketua RT/RW untuk lokasi usaha di lingkungan pemukiman	√
Legalitas tempat usaha bila ada, misalnya bukti atas tanah, IMB, perjanjian sewa atau lainnya		√	√
Laporan keuangan terakhir atau minimal catatan keuangan usaha sebagaimana persyaratan untuk Usaha Kecil dan Menengah Perorangan			√
Rincian peruntukan kredit	√	√	√
Catatan keuangan usaha berupa kwitansi, faktur, bon pembukuan, Rekening Koran dan sejenisnya		√
Pemohon belum pernah mendapatkan fasilitas kredit darii bank	√	√	√